NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat implementasi mandatori biodiesel 50% (B50) sebagai strategi memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil, dan mendukung transisi energi berbasis sumber daya domestik.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan, program biodiesel telah menjadi kebijakan strategis nasional yang terbukti memberi dampak signifikan bagi energi dan perekonomian Indonesia. Implementasi biodiesel yang dimulai sejak 2015 dinilai berhasil memperkuat pasar domestik, menjaga stabilitas industri sawit, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Pada implementasi B40 sepanjang 2025, realisasi penyaluran biodiesel tercatat mencapai 14,94 juta kiloliter atau 95,67% dari total alokasi 15,61 juta kiloliter. Program ini memberikan penghematan devisa sekitar Rp133,3 triliun, peningkatan nilai tambah Rp20,92 triliun, penyerapan tenaga kerja sekitar 1,88 juta orang, serta penurunan emisi hingga 39,66 juta ton CO2.

“Capaian tersebut mencerminkan kontribusi biodiesel dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian,” ujar Eniya seperti dikutip Laman Ditjen EBTKE, Jumat (26/6/2026). 

Saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi dan uji teknis menyeluruh untuk memastikan kesiapan implementasi B50. Pengujian dilakukan pada berbagai sektor, termasuk kendaraan, alat berat, transportasi laut, pembangkit listrik, hingga perkeretaapian guna memastikan aspek keamanan, keandalan, dan kesesuaian operasional. Implementasi B50 akan tetap mempertimbangkan aspek keekonomian dan keberlanjutan, dengan dukungan insentif dari pengelolaan dana sawit sehingga tidak membebani APBN.

Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan, pemerintah menargetkan peluncuran resmi B50 pada Juli 2026 sebagai langkah besar untuk menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.

“Besok Juli akan kita resmikan B50. Itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita,” ujar Bahlil dalam Energy Forum CNBC Indonesia di Jakarta, kemarin. 

Menurutnya, B50 menjadi fondasi penting menuju target pengurangan bahkan penghentian impor solar, sekaligus memperkuat neraca perdagangan dan meningkatkan nilai tambah industri sawit nasional. Pemerintah juga menyiapkan langkah lain, seperti pengembangan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif LPG bersubsidi serta percepatan proyek energi strategis lainnya.

Ia menegaskan, ketidakpastian geopolitik global mendorong Indonesia untuk memperkuat kemandirian energi melalui optimalisasi sumber daya dalam negeri. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap implementasi B50 dapat menjadi tonggak penting menuju sistem energi nasional yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan tahan terhadap dinamika global. (Shiddiq)